Wakil Gubernur
Featured posts

0 31
  • Sebelum Berikan Bantuan Agribisnis

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, meminta kepada Sekjen PKH Kementerian Pertanian, Nasrullah, untuk menurunkan tim guna mengkroscek ke wilayah-wilayah pesantren yang ada di Sulsel, sebelum memberikan bantuan agribisnis. Khususnya bantuan yang akan diberikan di Pondok Pesantren.

“Pemprov Sulsel siap memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan. Tapi sebelumnya, agar dikoordinasikan dengan Iqbal Djalil selaku Ketua Ikatan Pesantren Indonesia (IPI), yang lebih paham dengan pondok pesantren yang ada di Sulsel,” kata Andi Sudirman saat menerima Sekjen PKH Kementerian Pertanian, Nasrullah, di ruang kerjanya, Jum’at (15/2).

Sementara, Nasrullah, menyatakan, pada intinya Kementerian Pertanian ingin agar pesantren milenial ini punya potensi untuk agribisnis dan menjadi entrepreneurship di bidang pertanian.

“Kita akan tumbuh kembangkan semangatnya, karena pesantren itu adalah orang-orang yang punya integritas yang tinggi, semangat yang tinggi, tinggal kita mengarahkan mereka,” ujarnya.

“Kementerian Pertanian akan masuk ke sana untuk membangun entrepreneurship anak-anak muda, untuk mengembangkan agribisnis. Sehingga, mereka nantinya akan menjadi petani milenial,” lanjutnya.

Nasrullah menambahkan, pihaknya akan memberikan bibit pohon. Tapi sebelumnya, sesuai arahan Wakil Gubernur, pihaknya akan mengirimkan tim guna melakukan kroscek bibit pohon apa yang cocok di masing-masing daerah. (*)

0 80
  • Fasilitasi Masyarakat Kurang Mampu Peroleh Layanan Kesehatan

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menyiapkan anggaran guna memfasilitasi masyarakat tidak mampu agar mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman bersama sejumlah pihak terkait, seperti BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Sulsel dan Dinas Sosial Sulsel di Baruga Lounge Kantor Gubernur Kamis (14/2).

Salah satu yang menjadi sorotan dalam rapat koordinasi ini adalah masih seringnya ada masyarakat yang masuk kategori miskin, namun tidak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Untuk itu, salah satu langkah yang direncanakan adalah penambahan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Andi Sudirman pun meminta pihak BPJS Kesehatan, Dinas Sosial serta Dukcapil agar melakukan sinkronisasi data untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Sesuai dengan tagline kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat luas,” tegas Andi.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Ilham A Gazaling menyatakan, pihaknya dengan Dinas Kesehatan akan melakukan cross check data masyarakat miskin yang ada.

“Kita akan cek dulu, apakah memang ada masyarakat yang masuk dalam kategori itu yang belum mendapat KIS. Kalau ada, berapa jumlahnya,” ucapnya.

Sesuai arahan Wakil Gubernur, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan cross check terhadap data BDT. Hal ini diperlukan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang belum ataupun telah mendapatkan KIS yang dicover APBN.

“Dari hasil pengecekan misalnya ditemukan ternyata memang ada yang belum tercover. Inilah yang akan kita usulkan untuk dicover melalui APBD Provinsi. Tapi itu kewenangan Dinas Kesehatan untuk melakukan,” jelasnya.

Menurut Ilham, pihaknya sendiri memiliki data masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang sistematis berdasarkan nama dan alamat, yang mana jumlahnya mencapai 302.985 KK. (*)

0 49
  • Bercengkrama dengan Pedagang dan Pengunjung

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman berkunjung ke Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Kamis (15/2). Kedatangan orang nomor 2 di Sulsel ini, bertepatan dengan waktu istirahat pegawai. Andi Sudirman pun memilih bercengkrama dengan sejumlah pegawai dan pengunjung lain yang sedang beristirahat di kantin.

Tak disangka, Andi Sudirman memborong es pisang ijo yang dijajakan salah seorang pedagang. Tak tanggung-tanggung Andi Sudirman memborong 30 porsi es pisang ijo yang masih tersisa. Semua pengunjung baik pegawai maupun warga yang kebetulan berada di kantin pun dipersilahkan mengambil makanan dan minuman secara gratis.

Tak sampai disitu, Andi Sudirman juga memborong bakso dan nasi campur yang dijajakan di tempat yang sama.

Sejumlah pedagang pun antusias melayani pesanan Wagub. Salah satunya Mursal yang mengaku baru kali ini dagangannya diborong oleh pejabat sekelas Wakil Gubernur.

“Barupi ini, mudah-mudahan rejekinya (wagub) ditambahkan,” katanya.

Salah satu jamaah Masjid Al Muawanah, Endri mengungkapkan, sudah beberapa kali Wakil Gubernur Sulsel itu menyempatkan sholat di Masjid yang ada di lingkungan Dinas Sosial itu.

Endri yang turut menikmati traktiran Andi Sudirman juga mengaku senang.

“Kapan lagi makan ditraktir Wagub,” ujarnya sambil tertawa. (*)

0 38
  • Hadiri Wisuda Perwira Remaja SMK Pelayaran Katangka

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri acara wisuda perwira remaja Pelayaran Niaga Tingkat IV Ahli Nautika Tingkat IV dan Ahli Teknika Tingkat IV SMK Pelayaran Katangka Makassar di The Rinra Hotel, Kamis (14/2).

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Irman Yasin Limpo, Ketua Yayasan Mitra Bahari Makassar Hj Hayarna Basmin, Kepala Sekolah SMK Pelayaran Katangka Munafri Paspi, Ketua Harian SMK Pelayaran Katangka H. Arham Basmin.

Dalam kesempatan ini, Wagub Sulsel Andi Sudirman mengingatkan potensi luar biasa Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dan hal ini sewajarnya dapat dimanfaatkan oleh alumni-alumni pelayaran.

“Pesan saya kepada adik-adik alumni-alumni pelayaran kalian harus menjaga amanah, jujur dan profesional serta ahli dibidangnya dalam bekerja insya Allah kalian akan laris dalam dunia pekerjaan dimana pun kalian berada,” Harap Andi Sudirman.

Sementara itu Kepala Sekolah SMK Pelayaran Katangka Makassar Munafri Paspi melaporkan, bahwa Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan sertifikat approval dari Dirjen Perhubungan laut Kementerian Perhubungan RI.

Dengan approval tersebut, SMK Katangka Makassar sudah dapat melaksanakan ujian. SMK Katangka Makassar sendiri telah mencetak ribuan alumni yang kini berkarir di beberapa perusahaan Pelayaran Niaga baik domestik maupun internasional.

“Hari ini sebanyak 160 orang yang akan diwisuda yang terdiri dari jurusan nautika kapal Niaga sebanyak 90 orang dan jurusan Teknika kapal Niaga sebanyak 70 orang,” urainya.

Rencananya, malam ini agenda akan dilanjutkan dengan ramah tamah pengelola SMK Pelayaran Katangka Makassar bersama wisudawan. (*)

0 44
  • Dihadiri Wakil Gubernur Andi Sudirman

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri sosialisasi sistem aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS), yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Selasa (12/2). Sosialisasi tersebut dibuka Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.

Arcandra mengatakan, aplikasi MOMS kini telah dimanfaatkan oleh perusahaan pertambangan mineral dan batubara (minerba), untuk melaporkan kegiatan produksi dan penjualan komoditasnya. Dengan MOMS, saat ini 100 persen perusahaan tambang di wilayah izin pusat telah registrasi, namun untuk perusahaan di wilayah izin daerah tingkat kepatuhannya masih rendah.

“Komitmen kita semua dibutuhkan untuk mengawal MOMS ini,” ujar Arcandra.

Ia mengingatkan, lahirnya data produksi dan pemasaran nasional yang valid berasal dari data produksi dan penjualan perusahaan. MOMS, e-PNBP, juga perijinan minerba online menjadi kunci penting transformasi minerba.

“Kita perbaiki sistem wujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Pengusaha juga dimudahkan dalam mendapatkan pelayanan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ungkapnya.

Pada tahun 2019 ini, Arcandra berharap sistem MOMS dapat diterapkan kepada seluruh perusahaan pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Ia juga meminta kepada perusahaan minerba yang hadir untuk dapat melaporkan data setiap hari dengan transparan, sehingga daerah juga mendapat bagiannya dengan lebih fair.

“Disinilah perlunya ada peran serta pemerintah daerah, khususnya Dinas ESDM dan Inspektur Tambang. Kami sudah menugaskan Inspektur Tambang, memastikan seluruh pemegang IUP melakukan registrasi dan input data ke dalam sistem MOMS ini,” imbuhnya.

Baca Juga : Wagub Imbau Jauhi Berita Negatif Jelang Pemilu

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, melaporkan, hingga saat ini tercatat perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang telah registrasi dalam sistem MOMS adalah sebanyak 540 perusahaan. Terdiri dari 365 perusahaan batubara dan 175 perusahaan mineral.

“Hari ini 135 perusahaan di Indonesia bagian timur kami undang dan tiga hari ke depan akan diberikan bimbingan terkait MOMS dan e-PNBP. Kami berharap ke depan IUP CnC (Clear & Clean) yang berjumlah 4500-an dapat mengisi ini semua, sehingga transformasi pertambangan nasional akan semakin baik,” terang Bambang.

Sementara, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, sistem aplikasi MOMS ini adalah sistem transparansi. Ia sangat mengapresiasi regulasi yang diterapkan, untuk mentracking dan memonitoring tambang-tambang, serta batu bara yang ada di Sulsel dan Indonesia secara keseluruhan. (*)

0 68
  • Hadiri Rakornas Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, mengimbau agar semua kandidat yang bertarung di Pemilu Serentak 2019, menghindari berita hoax dan negatif. Kandidat sebaiknya mengedepankan program untuk menjadi yang terbaik.

Hal tersebut disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, yang dilangsungkan di Hotel Claro Makassar, Selasa (12/2). Rapat ini juga dihadiri Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Soedarmo, seluruh Bupati/Walikota se-Indonesia, Forkopimda se-Indonesia dan Kejati Sulsel.

Dalam sambutannya, Andi Sudirman, mengatakan, rakornas ini sangat penting untuk kemajuan dan membangun sinergitas antar semua komponen. Iapun menceritakan pengalamannya saat menjadi kandidat di Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu.

“Di Pilgub Sulsel dulu, Sulsel dari zona merah menjadi zona hijau. Ini karena kandidat yang bertarung mengedepankan program, dibanding menyebar berita negatif,” terangnya.

Baca Juga : Wagub Resmikan Mushollah Al-Amin di Kantor Bapenda

Sementara, Dirjen Politik dan Pemerintah Umum, Soedarmo, menyatakan, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rakor ini, agar terjalin sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, tercipta iklim demokrasi yang damai dan kondusif, serta saling berkesinambungan.

“Suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019 akan ditentukan oleh banyak faktor. Diantaranya, kesiapan dari penyelenggara pemilu, pemerintah dan kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawan Pemilu,” urainya. (*)

0 63

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman meresmikan Mushollah Al-Amin, di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Jalan AP Pettarani Makassar, Selasa (12/2). Selain untuk melaksanakan shalat, mushollah ini akan dijadikan tempat belajar mengaji.

“Mushollah Al-Amin ini juga nantinya, anak-anak kita bisa memakai untuk ditempati belajar mengaji,” ucap Tautoto Tanaranggina, Kepala Bapenda Sulsel, di sela-sela peresmian.

Sementara, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman, memuji kebersihan kantor Bapenda Sulsel. Ia mengapresiasi hadirnya musholla yang memadai, di lingkup Kantor Bapenda Sulsel.

Diketahui, Andi Sudirman juga melakukan penandatanganan sekaligus pengguntingan pita memasuki Mushollah Al-Amin. Dilanjutkan dengan shalat Dhuha di mushollah tersebut. (*)

0 62
  • Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mendorong penggunaan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Transaksi non tunai dinilai lebih efektif mengurangi resiko dan beban kerja bendahara di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pekerjaan bendahara berat. Beban kerja dan resikonya tinggi. Dengan transaksi non tunai, bisa mengurangi resiko dan beban kerja mereka,” kata Andi Sudirman, di sela-sela Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Implementasi dan Bimbingan Teknis Transaksi Non Tunai, yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan PT Bank Sulselbar, di Hotel Claro Makassar, Senin (11/2).

Melalui penggunaan transaksi non tunai, lanjut Andi Sudirman, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan terhindar dari adanya pemotongan hak-hak mereka. Karena, transaksi langsung ke rekening.

“Sekarang sudah era yang sangat terbuka. Saya harap, semua OPD mengimplementasikan penggunaan transaksi non tunai ini,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwin Aziz, kehadiran Wakil Gubernur dalam acara sosialisasi dan simulasi transaksi non tunai ini, membuktikan bahwa ia mempunyai komitmen yang kuat terhadap implementasi transaksi non tunai ini. Ke depan, yang terpenting adalah bagaimana mengimplementasikan transaksi non tunai ini.

“Setelah diimplementasikan, baru kita berbicara mengenai sumber daya manusia untuk menciptakan transparansi dalam mengelola keuangan pemerintah,” terangnya. (*)

0 66

Bone, birohumas.sulselprov.go.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mengawali kunjungannya di Kabupaten Bone dengan bercengkarama bersama anak-anak penghuni panti asuhan, Minggu (10/2).

Andi Sudirman mendengarkan langsung masalah yang ada dari anak-anak penghuni panti. 

Satu persatu anak-anak penghuni panti mengeluarkan uneg-unegnya. Mulai keterbatasan fasilitas bermain, kamar dan meja belajar.

Suasana pun berlangsung sangat akrab disertai keaktifan anak-anak bertanya serta memberi tanggapan yang mewarnai dialog Andi Sudirman dengan anak-anak panti.

Melalui metode dialog itu, ia menerima aspirasi langsung dari anak-anak dan dengan cepat bisa memahami apa masalah yang dihadapi Panti Seroja.

Kepala UPTD, M Rusli, mengatakan, beberapa keterbatasan diantaranya tempat tidur, kasur, lemari pakaian, meja belajar, buku,ruangan membaca, toilet, ketersediaan air bersih, hingga WC yang tidak berfungsi secara maksimal. Selain itu, tidak ada kendaraan operasional dan ruang keterampilan.

Salah satu putra penghuni panti meminta langsung kepada wagub untuk dibelikan bantal. Sontak permintaan tersebut membuat suasana meriah dan disambut oleh wagub dengan menyerahkan bantuan pribadi, untuk membeli bantal kepada seluruh anak penghuni panti.

Andi Sudirman mengatakan, kekurangan dan keterbatasan fasilitas yang dihadapi oleh pengelola dan penghuni panti diharapkan melalui APBD Perubahan 2019 dan tahun anggaran 2020 dapat diatasi.

Pesan paling utama, adalah upaya pembinaan spiritual anak-anak melalui program Tahfidz Quran.

Wagub berjanji untuk mendatangkan sejumlah hafidz quran ke panti untuk program menghapal 30 juz dalam waktu 26 hari. Ditambahkan wagub, anak penghapal pertama akan diberi hadiah berupa sepeda dan laptop.

Andi Sudirman juga memberikan pesan moral bagi anak-anak untuk menghadapi masa depannya nanti.

“Bukan persoalan kaya miskinnya, tapi bagaimana kita untuk memperbaiki masyarakat dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memperbaiki diri kita dengan mengisi hari-hari kita dengan amalan-amalan yang saleh,” terangnya. (*)

0 62

Bone, birohumas.sulselprov.go.id – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, meninjau lokasi proyek perbaikan pembangunan Bendungan Waru-waru, Desa Batu Gading, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sabtu (9/2). Di lokasi ini rencananya akan dibangun bendungan di atas lahan seluas lima hektare, dengan bentang bendung 65 meter. 

Warga Desa Batu Gading, Samsul, mengatakan, bendungan belum berfungsi maksimal. Padahal, jaringan irigasinya mampu mengairi kurang lebih 1000 hektare sawah.

Kepala Seksi Irigasi dan Air Bersih Dinas Pengelola Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, Ir Buaeti, mengatakan, bendungan ini dianggarkan di APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tahun ini sekitar Rp 14 miliar untuk pengecoran dan penimbunan, guna ketahanan tembok bendungan.

Sementara, Wagub Sulsel Andi Sudirman mengatakan, sebelum dilakukan perbaikan, Bendungan Waru-waru berfungsi mengalirkan air dengan maksimal ke jaringan irigasi utama (jaringan primer) untuk pengairan sawah.

Selain perbaikan, perlu adanya pelatihan K3 untuk penjaga pintu air bendungan terkait keadaan standarisasi pembukaan pintu air bendung.

“Kita berharap agar melaporkan keadaan Bendungan Waru-waru secara berkala setiap enam bulan, dan laporkan jika ada masalahnya, bukan laporkan keadaan yang baik-baik,” tegasnya. (*)